fbpx
Search
Close this search box.

INI CARA KORUPTOR BISA MAIN!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
(INSTAGRAM : KOMISI.CO)

Table of Contents

KPK BOCORIN CARA MAIN KORUPTOR
Sang wakil ketua KPK Alexander Marwata angkat bicara mengenai cara para koruptor untuk bermain dalam pengadaan barang dan jasa melalui platform katalog elektronik yang disebut-sebut menjadi sarang korupsi. Alex mengatakan, meski pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui platform elektronik, namun masih banyak cara korupsi bisa terjadi.


PERCUMA DIGITAL KALO BISA DIMAININ
“Dulu kita punya e-procurement, jadi semua dokumen yang akan kita beli wajib di upload lewat komputer. Tapi apa yang terjadi, sistemnya juga bisa diakali.” “Vendor melakukan kontrak secara eksternal, menetapkan harga, dan bisa mengatur siapa yang menang,” kata Alex saat menghadiri sebuah acara seminar yang bertajuk “Audit Pengadaan” yang digelar oleh pihak SMESCO, Jakarta 13 Juni yang lalu pada.

 
Alex mengungkapkan ada beberapa bentuk cara korupsi melalui pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK. Menurut Alex, jenis yang paling umum adalah pembelian secara berulang melalui pihak yang sama. “Ada cara untuk melakukan pembelian secara berulang melalui penyedia yang sama. Ini juga menjadi peringatan. Kenapa tidak cara untuk menandai harga segera setelah diunggah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Harusnya sebelumnya ada kesepakatan antara PPK dan penjual kapan produk akan diunggah ke katalog elektronik,” kata PPK), tanya Alex kepada pelaku seminar
.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LKPP dan BPKP telah menyediakan akses terhadap data pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik, namun terdapat kendala dalam menetapkan pedoman pemantauan pengadaan barang dengan menggunakan katalog elektronik. Selain itu, dalam acara seminar ini LKPP telah meluncurkan fungsi pemantauan audit elektronik yang memungkinkan pelacakan potensi praktik korupsi dan integrasi langsung ke pihak LKPP, KPK, dan BPKP, Alex menyatakan alat itu bisa diharapkan dapat digunakan sesegera mungkin .

 
Anda dapat menggunakan Otoritas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan analisis terhadap modus transaksi yang ditandai sebagai anomali oleh penyedia dan PPK. Biaya akibat korupsi pengadaan barang dan jasa sangat besar, lanjut Alex. Oleh karena itu, KPK sangat berharap semua pihak saling bahu-membahu mengawasi pengadaan barang dan jasa secara bersih agar tidak ada pihak luar yang mencoba mengutak-atik e-katalog tersebut, kata Alex.

 
DATA KPK
Berdasarkan data KPK pada tahun 2004 hingga 2023, jumlah kasus korupsi  pengadaan barang dan jasa berjumlah 339 kasus,  menjadikannya  kasus terbanyak kedua setelah gratifikasi dan suap. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan sektor ini ke  dalam delapan bidang prioritas Pusat Pencegahan dan Pemantauan (MCP) untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan tata kelola di tingkat daerah.

 

 

Meet The Politician

Ditulis Oleh :