fbpx
Search
Close this search box.

PRESIDEN LEMES, IZIN MOTOGP RIBET.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
(INSTAGRAM : KOMISI.CO)

Table of Contents

PRESIDEN LEMAS

Pak Presiden mengaku lemas saat tahu susahnya proses perizinan yang ditempuh, agar bisa menggelar event MotoGP di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022 yang lalu. Pak Presiden bilang terdapat 13 surat perizinan yang harus dipenuhi, padahal acara MotoGP bisa memberikan efek ekonomi yang besar. “Pada event MotoGP Mandalika kemarin, saya cek ke pantai ternyata berefek besar bagi perputaran ekonomi warga sekitar, transaksi yang masuk mencapai Rp 4,3T”. “Serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 8.000 orang, serta sektor UMKM mampu terlibat kurang lebih sampai 1.000 peserta”, ujarnya. “Tapi saat saya tanya, mengenai perizinan, saya jadi lemas”. “Ternyata harus ada 13 surat izin yang perlu diurus,” ujar Pak Presiden saat menghadiri peluncuran program “Pelayanan Digitalisasi Perizinan Penyelenggaraan Event” di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

AH TERDAPAT 13 SURAT PERIZINAN?

Pak Presiden bilang bahwa panitia pelaksana acara, harus mengurus berbagai macam surat perizinan dari pihak desa, dari pihak IMI daerah sampai pusat, mengurus surat ke polsek sampai ke Mabes Polri. Kemudian masih mengurus surat dukungan dari pihak RSUD NTB, terus mengurus surat izin ke Dinas Kebakaran NTB, serta harus mengurus surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB, dan INSP.


Bukan Hanya MotoGP yang Terdampak?

“Kalau saya jadi panitia sih udah lemes, masih ada lagi izin yang belum saya sebut”. “Atau mungkin keburu duit saya habis duluan sebelum event-nya jadi. Ini fakta loh”, ucap Pak Jokowi. Menurut dia perizinan yang berbelit-belit ini, juga dialami oleh pihak penyelenggara konser musik maupun acara olahraga lainnya. “Betapa beratnya menjadi panitia penyelenggara event di Indonesia”. Padahal event di Indonesia setiap tahunnya selalu ada, dulu sebelum ada pandemi bisa 4.000 event terjadi, sekarang pasca pandemi bisa mencapai 3.700 event per tahun,” ucap Pak Jokowi.


Untuk Jadi Satu Sistem!

Oleh sebab itu Pak Jokowi mendorong instansi terkait untuk menyusun sistem perizinan event secara lebih ringkas. Pemerintah sudah meluncurkan online single submission (OSS) untuk penyelenggaraan event pada Senin lalu. Namun Pak Presiden menekankan bahwa sistem tersebut harus terus diawasi, karena ada kementerian yang telah dibuatkan OSS tetapi sistem tersebut dimatikan karena tidak pernah dipantau. Akibatnya, sistem perizinan kembali dilakukan secara manual.

Meet The Politician

Ditulis Oleh :